Eldoniel Mahar: Sudahi Polemik PSI Kalteng, Seakan Tanpa Campur Tangan Ketua DPW

PALANGKA RAYA - Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Tengah (PSI Kalteng) dalam beberapa dekade waktu lalu, terjadinya pro kontra didalam tubuh organisasi partai ini sendiri. Kemelut ditubuh partai yang melambangkan bunga Mawar Merah di genggam kepala tangan, dengan mengangkat Solidaritas sebagai Power penting dalam pergerakannya.

Salah satu calon legislatif (Caleg) dari Partai PSI Kalteng, angkat bicara dalam beberapa pernyataan dan statusnya narasi yang diucapkan oleh Ketua DPW PSI Kalteng saat ini, Sis Pancani Gandrung dibeberapa media online dan bahkan baru - baru ini beredar di Akun Tik Tok.

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

Seakan - akan  kemelut selama ini di PSI Kalteng bukan kesalahan ketua DPW Kalteng dalam turut serta, diduga dalam penetapan nomor urut peserta caleg PSI di daerah, tidak ada campur tangannya.

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

 "Sejatinya, mengingat ini urusan internal partai, saya tidak berniat memperpanjang pembahasan ini di ruang publik, " kata Edon sapaan biasanya kepada media ini, senin (1/04).

Eldoniel Mahar, pria lulusan Meinder School of Business, Oklahoma City University, USA inipun sangat menyayangkan sikap dari seorang Ketua DPW PSI Kalteng selama ini, dalam menyingkapi masalah yang dididera oleh partai besutan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden RI bapak Joko Widodo.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan

Munculnya pemberitaan di media online terkait pertanyaan seputar keberadaan saya sebagai caleg, yang kemudian direspon oleh Pancani Gandrung selaku Ketua DPW PSI Kalteng dengan pernyataan terbuka, yang secara tak langsung ditujukan kepada saya, memaksa dan menimbulkan kewajiban sosial bagi saya untuk mengungkapkan secara terbuka pula pada awak media (beberapa waktu lalu) bahwa latar belakang  pengunduran diri saya sebagai caleg adalah akibat adanya campur tangan beliau.

Namun belakangan, muncul konten TikTok berjudul "Anggaran Pusat Paling Besar Berapa Kursi Yang Didapat PSI Kalimantan Tengah" yang menyatakan bahwa DPW PSI tidak ikut campur dalam penetapan nomor urut (caleg) di daerah.

Baca juga: Tony Rosyid: Membongkar Manuver Lembaga Survei

Ini sangat bertolak belakang/tidak sesuai/tidak sama dengan kenyataan ataupun pengalaman saya saat pencalegan, sehingga kembali menimbulkan beban sosial bagi saya untuk menceritakan kejadian sebenarnya secara terbuka, guna menghindari kesan bahwa apa yang saya ungkapkan sebelumnya (pada awak media) adalah tidak benar alias bohong. 

Untuk itu saya merasa perlu menjelaskan (sekaligus menegaskan) kembali hal hal sebagai berikut: 

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

(1) Ketua DPW PSI Kalteng Pancani Gandrung terindikasi kuat ikut campur menentukan nomor urut caleg di daerah, sebagaimana fakta dan pengalaman saya selama mengikuti proses pencalegan di kota Palangka Raya. 

(2) Nomor urut saya (selaku pengurus yang telah sekian lama menggalang suara potensial) diturunkan dari nomor 1 menjadi nomor 2, diduga dikondisikan oleh Pancani Gandrung, yang menggunakan pengaruh & kewenangannya selaku Ketua DPW PSI Kalteng, dengan alasan beliau mendapat tekanan dari kalangan suku tertentu yang merupakan suku ybs sendiri, padahal PSI bukanlah partai identitas untuk suku tertentu. 

(3) Nomor urut 1 diberikan kepada pihak yang kala itu adalah anggota baru dan bukan pengurus partai, hal ini bertentangan dengan arahan DPP yakni mengutamakan pengurus dalam hal pencalegan, sebagaimana seringkali dilontarkan pada zoom meeting internal partai. 

(4) Jika ditempatkan pada nomor urut 2 dan (manakala) diberlakukan sistem pemilihan tertutup, saya tidak ingin suara potensial yang telah diupayakan di lingkungan saya justru menguntungkan pihak lain. 

(5) Inilah yang menyebabkan saya mengundurkan diri dari pencalegan, dikarenakan ada sesuatu yang sangat janggal, anomali, serta bertentangan dengan idealisme partai dan arah kebijakan DPP.

Baca juga: Pegiat Senam Lampung Ceria Deklarasi Dukung Muhaimin Iskandar Presiden 2024

Memang tak dapat dipungkiri bahwa ada kenaikan jumlah kursi legislatif yang diperoleh PSI di tingkat daerah, namun andaikata tak ada campur tangan Ketua DPW yang nota bene tidak sejalan dengan arahan serta garis kebijakan DPP, seharusnya, bukan tak mungkin perolehan itu bisa lebih banyak lagi didapat dari calon potensial lain (yang terkendala faktor non teknis untuk memunculkan diri sebagai caleg).

 "Saya berharap ini bisa menjadi instropeksi bersama agar tak terulang lagi di masa yang akan datang, " ungkapnya ini menyampaikan.

Selaku kader PSI yang dikenal sebagai partai anti korupsi yang mengedepankan kejujuran, saya wajib dan bertanggung jawab secara sosial untuk menyampaikan semua ini dengan sebenar benarnya kepada publik

Selanjutnya, saya menghimbau untuk menyudahi polemik ini, semoga kedepannya tak ada lagi pernyataan yang mengesankan tak ada campur tangan Ketua DPW PSI Kalteng dalam pencalegan di daerah. 

 "Mari sudahi polemik ini dan masalah yang dihadapi PSI Kalteng sudah disampaikan oleh pihak DPD Kabupaten ke DPP PSI di Jakarta, biarkanlah waktu yang menjawab ini semua, " kata mantan  Bendahara PSI Kalteng periode 2020 hingga 2022 dan juga sekaligus Cucu Pendiri Provinsi Kalimantan Tengah, Mahir Mahar.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'